Transparency International Indonesia merupakan salah satu dari 20 Chapter Transparency International yang berpartisipasi dalam program Pertambangan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Mining for Sustainable Development, M4SD) sebuah program global dari Tranparency International untuk meningkatkan transparansi dalam proses pemberian izin pertambangan.

Program global ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri ekstraktif yang menitikberatkan pada tahapan paling awal dari rantai usaha (value chain) pertambangan, yaitu tahap dimana pemerintah memutuskan kepada siapa izin-izin pertambangan akan diberikan.

Pemerintah merupakan penjaga gerbang kekayaan sumberdaya alam yang pengelolaannya diperuntukan bagi kesejahteraan umum.  Sebagaimana amanah UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana potensi mineral dan batubara yang dimiliki Indonesia dapat dikelola dan diusahakan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Peta Risiko Korupsi Tambang

Kajian TI-Indonesia pada tahun 2017, Penilaian Risiko Korupsi dalam Pemberian Izin Pertambangan di Indonesia, risiko korupsi tersebar di semua tahapan pemberian izin, yaitu tahapan penentuan wilayah pertambangan, tahapan lelang dan tahapan pemberian izin eksplorasi (IUP) dan juga di wilayah konteks.  Wilayah konteks adalah situasi yang terjadi di luar proses pemberian izin, namun dapat mempengaruhi proses pemberian izin itu sendiri. Yang mengejutkan adalah,  dari 35 risiko yang teridentifikasi, sebagian besar risiko dapat dikategorikan sebagai sangat berisiko, yaitu berdampak merusak dan sangat mugkin dapat terjadi dan juga banyak risiko sesungguhnya dimulai sejak dalam tahapan perencanaan.  Penilaian ini dilakukan oleh para pemangku pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha pertambangan seperti pemerintah dan pengusaha, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat dan juga dampak dari kegiatan usaha pertambangan.

Berdasarkan penilaian atas risiko-risiko tersebut, TI-Indonesia memprioritaskan beberapa risiko untuk dapat segera diselesaikan antara lain : 1) Kurangnya transparansi atas proses pemberian izin dan identitas penerima izin.  2) Sistem informasi geologis yang kurang lengkap yang dapat mengakibatkan ketidakpastian atas nilai ekonomi daerah pertambangan yang akan dilelang, status lahan dan hak yang ada sebelumnya yang mungkin melekat pada lahan tersebut.  3) Kurangnya mekanisme verifikasi atas kapasitas administratif, teknis, lingkungan dan keuangan dari para pemohon izin, 4) Ketidakpastian rezim peraturan yang tidak memberikan aturan pelaksanaan dan prosedur yang jelas dalam pemberian izin, dan 5) Penegakan hukum yang lemah atas praktik korupsi dan ketidakpatuhan dalam proses pemberian IUP eksplorasi.