Problem Lelang di Sulawesi Tengah

17 October 2019

Dasar Hukum Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK):1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2)Permen ESDM NOMOR 11 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan 3) Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), mengatursistem Kontrak Karya bagi perusahaan pertambangan diganti dengan sistem izin usaha pertambangan (rezim perizinan) dengan cara lelang.

“Untuk kendala proses lelang kami belum pernah mengalami dan belum pernah melakukan lelang. Untuk kendaladi Sulteng pertambangan pada umumnya, pemakaian lahan masyarakat atau pembebasan lahan masyarakat”, ujar Ir. Marlina Nirwana Parampasi, MSi –  Sekertaris Dinas ESDM Provinsiyang hadir sebagai nara sumber dalam Diskusi Terarah bertema Pemberian Izin Tambang melalu Lelang di Sulawesi Tengah pada 14 November 2019 di Hotel Hotel Best Western Coco,  Jalan Basuki Rahmat  – Kota Palu.

“Kesesuaian Pembentukan Ruang untuk Wilayah Izin  Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Pentingnya Tata Ruang Dalam Perizinan Pertambanganagar tidak terjadi tumpang tindih”kata Suci Rachmawaty, ST. MSi – Staf Bidang Penataan Ruang pada Dinas BMPR Provinsi.

Sedangkan Saharudin Ariestal Douw – Kordinator  JATAM Sulteng menyikapi Permasalahan Tambang di Provinsi Sulawesi Selatan tentang problem lama dalam pemberian izin dan permainan korupsi dalam mendapatkan izin pertambangan. Di Sulteng dalam catatan kami pada tahun 2007 sampai saat ini tidak ada mekanisme lelang seperti amanat dalam UU No. 4 Tahun 2009. Sebelum memberikan ijin harusnya dilakukan lelang. UU jadi mubazir karena tidak terlaksana. Dan yang paling penting adalah konflik yang terjadi antara masyrakat dan perusahaan itu terbanyak terpublikasi di Sulteng tentang sumber daya alam, dan yang kedua tentang pertambangan dan perkebunan. Dibidang pertambangan kami memiliki catatan di tahun 2009-2012 terdapat 107 orang dipenjara karna berhadapan-hadapan dengan investasi pertambangan yang kemudian mengkriminalisasikan mereka, ada juga yang memprovokasi masyarakat dan kemudian masyarakat membakar. Dan banyak lagi yang tidak terpublikasikan, seperti ibu Rate melawan tambang, karena rumahnya terkena lumpur akibat pertambangan tidak terpublikasi dengan baik atau minat media untuk mempublikasikan itu menjadi kurang.

“Konteks yang dimaksud seputar pemberian izin yang melingkupi tapi tidak diatur.  Apakah ada pengaruh powerdalam pemberian ijin. Ternyata cukup besar. Responden kami yang selaku pelaku, menyatakan benar soal itu. Rasanya itu relevan dan memang ada.Semuanya beresiko tinggi, menengah menuju tinggi. Semua proses meliputi WIUP maupun WIUPK’, jelas  Ermy Ardiyanthi – Peneliti  TI Indonesia.

Ermy menambahkan temuan pelaksanaan lelang tahun 2018meliputi :

  1. Penetapan WIUPK. Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010, wilayah tambang harus berubah terlebih dulu menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) terlebih dulu. Penetapan WPN harus melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian, setelah melalui WPN, bisa ditetapkan sebagai WIUPK dengan mempertimbangkan aspirasi dari pemerintah daerah.
  2. Seharusnya WIUPK Operasi Produksi tidak bisa berubah statusnya menjadi WIUPK eksplorasi. Ini mengacu Undang-undang Nomor 4 tahun 2009.
  3. Maladministasi mengenai peserta lelang. Ombudsman menemukan kalau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sulawesi Tengah yakni PD Konosara telah memenuhi persyaratan finansial dan terpolih sebagai pemenang lelang. Namun, ternyata dibatalkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara tanpa ada penjelasan.
  4. Ombudsman juga menemukan BUMD PT Pembangunan Sulawesi Tengah tidak diberikan kesempatan melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen yang diberikan kepada pemerintah. Seharusnya, jika BUMD belum melengkapi dokumen, pemerintah berhak memberikan kesempatan kepada BUMD untuk melengkapinya.

“Problem yang masih harus dijawabterkait temuan pelaksanaan lelang yaitu: aturan lelang, partisipasi masyarakat, dan mekanisme komplain. Lalu peran pemerintah daerah (BUMD/BUMN) terhadap kompetisi bisnis yang sehat di proses lelang maupun di harga KDI yang wajar sebagai bukti mampu secara finansial. Selain itu harus dikaji ulang kapasitas hutan kawasan, dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Semua proses lelang masih banyak pertanyaan.”, lanjut Ermy.