Transparansi Pemberian Izin Tambang di Jambi

17 October 2019

Isu terkait transparansi pemberian izin tambang melalui lelang dan resiko korupsi pada proses perizinan di Provinsi Jambi di paparkan dalam Focus Group Discussion (FGD) pada 17 Oktober 2019 lalu di Hotel Swiss Bellin Jambi.

Hadir sebagai narasumber adalah 1) Novaizal Varia Utama, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, 2) Alfiansyah, Kepala Bidang Sarana dan Prasana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi, Rudiansyah, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, dan Ermy Ardhyanti, Peneliti Transparency International Indonesia (TII).

“Kita memberikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM untuk merevisi peraturan yang lebih menjamin transparan, partisipasi, dan akuntabilitas pada proses lelang tambang yang dilakukan ESDM tahun ini,” kata Ermy Ardhyanti.

Dalam FGD ini TII mewanti – wanti lelang ladang tambang yang akan berlangsung di Rantau Pandan, Kabupaten Bungo tidak menutup kemungkinan resiko korupsi dengan melibatkan calon / pejabat di Provinsi Jambi.

Menurut Rudiansyah, WALHI melihat bagaimana menata, menertibkan, prosedur pemberian IUP, lemahnya kontrol, evaluasi, dan monitoring yang dilakukan pemerintah, khususnya ESDM.

FGD dilanjutkan dengan mengidentifikasi resiko korupsi dan menyusun rekomendasi perbaikan proses lelang guna mencegah peluang terjadinya korupsi. Rekomendasi yang dihasilkan yaitu dengan membuat kegiatan – kegiatan yang melibatkan pihak – pihak terkait sebagi sarana penyampaian aspirasi baik oleh masyarakat, maupun lembaga – lembaga (CSO) yang khawatir terhadap resiko korupsi pada lelang izin tambang di Provinsi Jambi dan diharapkan para pemangku kepentingan dapat hadir dan menyatukan persepsi untuk memberantas korupsi pada lelang izin tambang.